UN Sistem Silang Dibatalkan

UN Sistem Silang Dibatalkan
8 12 2009
Kabar baik bagi para siswa bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) campuran bagi siswa SMA/MA dari berbagai sekolah lain dalam satu ruangan batal dilakukan. Pasalnya, pencampuran peserta ujian tersebut sulit dilakukan dan dinilai bisa merugikan siswa.
“Setelah dievaluasi dan disimulasi, UN campur itu hanya mungkin dilakukan di perkotaan. Tetapi kan tidak bisa, jika ketentuan UN campur itu hanya diberlakukan buat siswa di perkotaan. Akhirnya BSNP dan Depdiknas sepakat tidak melaksanakan UN campur,” kata Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta, Senin (6/12).
Kebijakan UN campuran itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 75 Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu, Bambang Sudibyo, pada 13 Oktober 2009. Dalam peraturan tersebut, pada Pasal 14 Ayat (2) dinyatakan, peserta jian Nasional, “… dalam satu ruangan terdiri atas peserta ujian dari beberapa sekolah/madrasah dalam satu kecamatan dan/atau kabupaten/kota”.
“Guna memberikan kepastian pelaksanaan UN 2010, BSNP sudah mengirimkan surat edaran ke daerah-daerah sejak pekan lalu. Banyak kebingungan apakah UN ada atau tidak. Setelah pemerintah memastikan UN tetap dilaksanakan, sebagai pegangan awal kami sudah memfaks surat edaran soal UN 2010,” jelas Djemari

Blog-nya Adi Wijaya dan Fianty
Soal Ujian Nasional 2010 Dicetak 15 PTN
24 11 2009
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, untuk tahun depan, PTN akan dilibatkan tidak hanya sebagai tenaga pengawas, tetapi juga perumus, pencetak, distributor hingga pemindai (scanning) soal UN untuk siswa SMA. “Ada 15 PTN yang dilibatkan dari seluruh Indonesia.
PTN itu kita ikut sertakan karena memiliki percetakan sendiri yang dapat digunakan untuk mencetak soal ujian,” ungkap Mungin ketika dihubungi harian Seputar Indonesia (SI) kemarin. Desember mendatang, kata dia, ke-15 PTN tersebut akan diundang BSNP untuk membahas realisasi proyek ini.“Namun, 15 PTN tersebut harus kita seleksi terlebih dulu agar sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan BSNP,” ungkap Mungin.
Dia menjelaskan, persyaratan tersebut di antaranya memiliki security printing, yaitu alat keamanan pencetakan yang berguna agar siapa pun tidak mudah mengopi lembar jawaban secara sembarangan.“Pihak pencetakan di PTN harus memiliki alat itu,” katanya. Karena hanya 15 PTN yang memiliki percetakan, satu PTN memiliki tanggung jawab mencetak dan mendistribusikan soal ujian ke dua atau tiga provinsi.
“Dia bisa bekerja sama dengan PTN yang tidak memiliki percetakan di provinsi,”papar Mungin. PTN yang dilibatkan dalam percetakan soal, kata Mungin, akan mendapatkan dana dari BSNP untuk menyelenggarakan hal tersebut. “Kalau dia bertanggung jawab mencetak soal untuk dua atau tiga provinsi,berarti dana distribusinya dibagi dua dengan PTN yang berada di provinsi tersebut,” ujarnya.
Diketahui, pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2009/2010 telah dirumuskan melalui Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009.Dalam Pasal 5 ayat 1 diseebutkan, UN akan dilaksanakan dua kali, yaitu UN utama dan UN ulangan.Ayat 2 menyatakan, UN utama untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan pada minggu ketiga Maret 2010. Adapun UN utama untuk SMP/ MTs dan SMPLB dilaksanakan satu kali pada minggu keempat Maret 2010.
Lalu UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah UN utama. Sementara untuk SMK, ujian praktik kejuruan dilaksanakan sebelum UN utama. UN ulangan untuk SMA/MA,SMALB, dan SMK dilaksanakan minggu kedua Mei 2010 dan UN ulangan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan minggu ketiga Mei 2010. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, integrasi UN dan SNMPTN terkendala kredibilitas pelaksanaan UN.
Menurut dia, ada tiga hal yang memengaruhi kredibilitas UN, yaitu substansi soal yang diujikan, pelaksanaan, dan evaluasi. Karena itu, pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi dalam pelaksanaan UN. ”Namun, kewenangan tetap ada pada panitia UN,”kata Nuh.
Senada dengan itu, Ketua SNMPTN 2009 Haris Suprapto mengatakan, integrasi UN dan SNMPTN terkendala oleh kredibilitas UN. ”Saat ini, kredibilitas UN dipertanyakan karena masih banyaknya kecurangan pada pelaksanaan sehingga kalau integrasi dilaksanakan, akan tidak adil,”katanya.